MitraNews.co – Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Bengkalis (PD Himapersis Bengkalis) Tolak Kenaikan (BBM) bahan bakar minyak bersubsidi. Soalnya, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan masyarakat di masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 ini.
Kita tahu sendiri, dua tahun kemarin secara global dilanda Wabah Covid-19 sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil.Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, kemampuan ekonomi dan daya menurun. Jadi, kenaikan BBM ini akan memperburuk keadaan dan kehidupan mereka,” kata Ketua Umum Himapersis Bengkalis, Muhammad Arif, sebagaimana disampaikan lewat keterangan WhatsApp pada Senin (2/9/2022).”
Menurutnya apabila kenaikan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan pemerintah maka akan menimbulkan tekanan cukup kuat untuk masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah dan bawah yang selama ini sudah dipusingkan dengan harga sembako yang mahal.
“Ada sekitar 64 juta UMKM yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ongkos produksi pasti akan naik. Begitu pula, para petani dan nelayan. Ini akan sangat membebani mereka dan kemungkinan banyak yang akan kehilangan pekerjaan lagi,” ungkap Arif.
Sebelumnya, asumsi pemerintah soal harga minyak dunia adalah USD 63 per barel, tapi ternyata harganya menjadi USD 100 per barel, sampai USD 105 per barel pekan lalu. Dengan anggaran duit subsidi dari negara saat ini, maka kuota BBM subsidi diperkirakan habis tak lama lagi, Pertalite sampai September dan solar sampai Oktober.
Menurut Arif, pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. BBM bersubsidi itu diperuntukkan buat rakyat miskin dan kurang mampu, tapi realitasnya banyak di konsumsi oleh kalangan atas.
Penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Data menunjukkan, Pertalite, 86% di konsumsi oleh rumah tangga dan 14% dunia usaha. Dari 86% porsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin,” kata Arif.
Oleh karena itu, dia menyampaikan skema penyaluran BBM bersubsidi harus diatur dan diawasi agar peruntukannya tepat sasaran.
“Perlu ada revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi. Juga, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan,” kata Arif.
Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM subsidi, Muhammad arif juga mendesak pemerintah memberantas mafia migas. Sebab, negara rugi puluhan triliun akibat ulah oknum yang sengaja memanfaatkan momentum ini.
Pemerintah harus bisa serius dalam memberantas mafia migas dan pertambangan,” tegasnya. Pihaknya mengancam akan turun ke jalan jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi.
“Bila pemerintah tetap menaikan BBM bersubsidi, kami akan turun ke jalan atau berangkat ke pusat untuk mengawal bagaimana BBM tidak dinaikkan,” pungkasnya. (rilis/yo)
 Tolak Kenaikan (BBM) bahan bakar minyak bersubsidi.){kind=link}