MITRANEWS.CO, MERANTI – Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten pertama bahkan satu-satunya di Provinsi Riau yang memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) atas hasil perkebunannya dari Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah sebelumnya menerima Sertifikat IG Kopi Liberika, Senin (20/6/2022) Pemkab Meranti kembali menerima Sertifikat IG untuk Sagu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jauhari Sitepu dan diterima oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH, MM di Ballroom Grand Zuri Pekanbaru.
“Di Riau baru ada dua sertifikat IG yang dikeluarkan. Yakni Kopi Liberika Meranti dan Sagu Meranti. Kami berharap dapat memacu kabupaten/kota lainnya di Riau,” kata Jauhari Sitepu.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, katanya, Riau memiliki potensi yang luar biasa sehingga diminati oleh para investor dan pekerja dari manca negara. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melindungi hak kekayaan alam maupun intelektual yang dimiliki.
“Sertifikat ini akan memperjelas standar dan asal suatu produk untuk menghindari praktik kecurangan,” sebutnya.
Bupati H. Muhammad Adil menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kemenkumham atas dukungan dan penilaiannya sehingga Sagu Meranti memiliki Sertifikat IG. Begitu juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kata Adil, yang telah bekerja keras menyiapkan semua persyaratan sehingga Sagu Meranti ini memiliki jaminan hukum.
“Alhamdulillah. Semoga sertifikat IG ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sagu yang ada di Meranti dan bermuara pada masyarakat,” harap Bupati Adil.
Baca Juga :Â Â Berapa Biaya Berobat di Rumah Sakit Malaysia?
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, luas areal sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 61.806 ha yang terbagi atas 21.620 ha milik perusahaan dan sagu rakyat seluas 40.186 ha. Khusus tanaman sagu rakyat dimiliki oleh 8.365 kepala keluarga dengan jumlah produksi 247.014 ton pertahun.
“Terbagi dalam 95 pabrik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jadi tidak heran bila Meranti dijuluki Kota Sagu,” jelasnya.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Meranti dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau. Perjanjian itu tentang Penyelenggaran Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sekaligus penandatanganan kesepakatan tentang Sinergitas terhadap Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Saya berharap kesepakatan yang kita tandatangani hari ini membawa hasil positif terhadap masyarakat. Kemudian terbentuk sinergitas yang positif antara Pemkab dan Kanwil Kemenkum HAM Riau,” ungkap H. M Adil.
Penandatanganan itu juga dihadiri Bupati Indragiri Hilir H. M Wardan yang turut melakukan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Inhil dengan Kanwil Kemenkum HAM Riau. Ikut mendampingi Bupati Adil, Plt. Kepala Bappeda M. Sakinul Wadi, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Marwan, Kabid Industri Meranti Miftahulaid serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya. (Prokopim)
Percepatan Pembangunan Meranti, Bupati HM Adil Dialog Dengan Anggota DPR RI
KEPULAUAN MERANTI, Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM Bersama Wakil Bupati H Asmar Rapat Koordinasi untuk Percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa Lantai II.(11/06/2022)
Dalam acara tersebut Bupati Meranti H Muhammad Adil SH menyampaikan bahwa, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti beserta jajaran, kami mengucapkan selamat datang kepada Anggota DPR RI Bapak Ir Effendy Sianipar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat datang juga kepada para pimpinan Balai dan Badan di bawah Kementerian dan lembaga yang turut hadir pada kesempatan kali ini.
Semoga saudara sekalian senantiasa
dalam keadaan sehat walafiat, merasa betah dan terkesan Selama berada disini. Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran saudara sekalian di kota SAGU ini, untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan yang ada di daerah kami. Semoga kehadiran saudara semua membawa keberkahan dan kabar pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.
Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau dengan karakteristik daerah kepulauan yang letaknya tepat di pesisir selat Malaka dengan luas wilayah perairan dan daratan 3.707, 84 km persegi. Jumlah penduduk per Mei 2022 tercatat sebanyak 210.407 jiwa yang menetap di 5 kelurahan dan 96 desa tersebar di 9 kecamatan. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kawasan terluar, terisolir dan tertinggal di Provinsi Riau.
Salah satu isu strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan bahkan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar 25,68%. Tahun 2022, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kabupaten Lokasi Fokus Kemiskinan Ekstrim.
Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten
Kepulauan Meranti ini pada umumnya ditemui di daeran marinal atau tertinggal, disebabkan karena masih terisolir dan belum terhubung dengan akses luar. Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan belum terkoneksi dengan kabupaten luar melalui jalur daratan.
Disamping itu belum terkoneksinya antar pulau, baik menuju ke ibukota kabupaten, antar kecamatan bahkan antar desa. Hal ini
disebabkan karena masih minimnya infrastruktur dasar akses konektifitas, baik berupa jalan, jembatan maupun pelabuhan sebagai sarana penghubung antar pulau. Sejauh ini transportasi air tradisional sebagai sarana utama konektifitas antar pulau. masyarakat masih mengandalkan sarana
Belum tersedianya konektifitas antar pulau ini, menyebabkan tingginya masyarakat.
Karena sebagian besar kebutuhan pokok
masih didatangkan dari luar daerah yang membutuhkan biaya angkut besar. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya harga jual di pasaran ke masyarakat, sehingga semakin
menambah tingginya beban pengeluaran masyarakat, dan tentu harga kebutuhan
pokok saja pendapatan rendah.
sangat membebani masyarakat dengan
Saudara Anggota DPR Rl, bapak ibu perwakilan Balai/Badan dan hadirin yang saya hormati, Berkenaan dengan Kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang saya paparkan tadi, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah dengan membuka akses isolasi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, baik antar kabupaten, antar kecamatan dan pulau, maupun antar desa, melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan pelabuhan, sumber daya listrik dan sarana telekomunikasi yang memadai.
Selain tentu saja infrastruktur dasar yang
menyasar ke keluarga dan individu miskin, baik berupa sanitasi, air bersih dan rumah layak huni.Terkait dengan kondisi terkini infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti, akan dipaparkan secara terperinci oleh Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti dalam sesi berikutnya setelah ini.
Selain konektifitas dan keterbatasan infrastruktur dasar, kondisi kemiskinan Kepulauan Meranti semakin diperparah dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, berdasarkan data BPS sebesar 65,70% jauh di bawah IPM Provinsi Riau sebesar 72,94%. Rendahnya IPM ini dipengaruhi masih rendahnya tingkat pendidikan dan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Meranti.
Hal ini disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan, baik berupa sarana dan prasarana, minimnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis dan non medis, serta rendahnya kemampuan peserta didik untuk memenuhi biaya pendidikan. Tingginya tingkat kemiskinan penduduk Kepulauan Meranti, juga disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena minimnya sumber penghasilan sebagai mata pencaharian penduduk.
Berbagai potensi Sumber daya alam yang
tersedia, baik sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, belum mampu dikelola dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perkebunan dan perikanan, diantaranya berupa sarana dan prasarana intergrasi, bibit, pupuk, peralatan pendukung dan lainnya. Termasuk minimnya akses permodalan dan pasar serta rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan produksi sumber daya potensi yang tersedia.
Dengan kondisi sebagaimana tergambar tersebut di atas, kami pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, telah memprioritaskan pembangunan pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melakukan kebijakan yang terkonvergensi, melalui pola perencanaan dan penganggaran yang memfokuskan pada tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
Hal ini sinkron dan selaras dengan kebijakan nasional dan Propinsi Riau. Kami juga telah membuat kebijakan pembangunan
melalui program-program strategis yang ditujukan untuk pembangunan di sejumlah sektor, termasuk didalamnya upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut Presiden menekankan untuk melakukan pengapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama 28 kementerian/lembaga yang terlibat dalam penuntasan kemiskinan ekstrem, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun strategi kebijakan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, dilakukan melalui: a) Pengurängan beban pengeluaran masyarakat; b) Peningkatan pendapatan masyarakat; c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Melalui kehadiran saudara anggota dewan terhormat Bapak Effendi Sianipar, kami berharap akan membawa perubahan positt pada penurunan tingkat kemisKinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti, melalui kucuran dana Pokok- Pokok pikiran
serta nenyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di Parlemen Nasional.
“Kami juga berharap kepada bapak/ibu pimpinan atau perwakilan dari Balai/Lembaga di Propinsi Riau, memprioritaskan program dan kegiatan di instansi masing-masing ke Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sebagai bentuk dukungan dan realisasi dari Instruksi Presiden terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota, termasuk Kepulauan Meranti pada 2024”, ujarnya H Muhammad Adil SH MM.
Selanjutnya penyampaian Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian mengikuti kegiatan ini sangat antusias dan mau datang bersusah-payah kembali, mudah-mudahan kita semua sehat, sebagaimana pidato yang disampaikan Bapak Bupati kab. Kep. Meranti daerah kita ini merupakan daerah termiskin di seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Riau, tentu frekuensi pada tugas kita selaku Aparatur negara pusat menjadi perhatian khusus terkait bagaimana meningkatkan ini jadi parameter keberhasilan pembangunan yang ada diwilayah Meranti
Pemerintah pusat telah menempatkan aparatur negara di daerah yang bisa berkonsultasi dan perpanjangan dari pada kementerian-kementerian yang ada di pusat dan pastilah konsultasi dengan teman-teman kita di Kab. Kep. Meranti akan lebih di dengar.
Kemudian kita langsung ke Departemen atau Kementerian pembangunan infrastruktur yang ada , DPR ini ada 11 komisi semua tentang kebutuhan negara ini diatur di masing – masing komisi sebagai berikut :
– komisi 1 masalah pertahanan keamanan
– komisi 2 masalah hukum
– komisi 3 masalah pertanian Kelautan dan Kehutanan
– komisi 4 pembangunan infrastruktur
– komisi 5 masalah perhubungan , pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan
– Komisi 6 masalah pertambangan
– komisi 7 masalah agama
– komisi 8 masalah kesehatan
– komisi 9 masalah masalah keuangan negara
– komisi 10 masalah pendidikan
– komisi 11 masalah keuangan perencanaan pembangunan daerah
Di Indonesia ada 400 Kabupaten dan 4000 Kecamatan saudara-saudara silakan mendengar dan apa sebenarnya masalah-masalah terkini marilah saudara Salurkan sesuai dengan bidangnya dan kita coba untuk mewujudkannya sebagaimana sehingga masyarakat dapat sejahtera.
“Saya ini orang Meranti jadi anggap Rasa Ini perwakilan Meranti tidak di pusat atau penyambung lidah rakyat Meranti nanti akan Salurkan ke mana aja, semoga dengan kedatangan saya kemeranti ini dapat mempercepat pembangunan insfrastruktur yang ada di wilayah Meranti dan dapat meningkatkan prekonomian yang ada sehingga Meranti ini tidak menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Riau”, katanya Ir Effendy Sianipar DPR RI
Acara di akhiri dengan dialog antara Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM bersama Anggota DPR RI beserta Rombongan.(yo)
